Langsung ke konten utama

PT Intiland Development Tbk tidak membagikan dividen atas laba tahun buku 2025.

 Perusahaan pengembang properti PT Intiland Development Tbk (Intiland; DILD) menggelar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2025. 

Theresia Rustandi Sekretaris Perusahaan Intiland menjelaskan bahwa pemegang saham memberikan persetujuan atas seluruh agenda RUPS Tahunan yang diusulkan Perseroan. Kelima Agenda RUPS Tahunan tersebut meliputi, pertama persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2025. 


Kedua, pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik Independen.


Agenda ketiga, penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2025. 


Keempat, penetapan remunerasi Dewan Komisaris dan pendelegasian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan remunerasi anggota Direksi. 


Agenda kelima, persetujuan mengenai hal-hal lain yang berhubungan dengan agenda RUPS Tahunan.


Perseroan menyampaikan apresiasi kepada para pemegang saham atas dukungan terhadap seluruh agenda RUPS Tahunan. 


Persetujuan tersebut mencerminkan kepercayaan pemegang saham terhadap pengelolaan Perseroan, penerapan tata kelola perusahaan yang baik, serta langkah manajemen dalam menjaga keberlanjutan usaha.


Persetujuan pemegang saham terhadap seluruh agenda RUPS menjadi sinyal positif terhadap arah kebijakan Perseroan. Selain memperkuat tata kelola, Perseroan berkomitmen untuk menjaga akuntabilitas serta melanjutkan strategi pertumbuhan yang sehat dan berkelanjutan.


“Perseroan selalu memastikan setiap kebijakan dan langkah strategis dijalankan secara hati-hati, terukur, dan berorientasi pada penciptaan nilai jangka panjang bagi seluruh pemangku kepentingan,” kata Theresia dalam keterangan resmi Perseroan, .


Pemegang saham juga menyetujui usulan Perseroan untuk belum membagikan dividen atas laba tahun buku 2025. 


Perseroan tercatat membukukan laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar Rp64,26 miliar. 


Dari jumlah tersebut, sebesar Rp2 miliar digunakan sebagai dana cadangan wajib dan sisanya Rp62,26 miliar dicatat sebagai saldo laba.


RUPS Tahunan memberikan persetujuan atas usulan Perseroan untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik Independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta menetapkan honorarium serta syarat lain penunjukannya. 


Akuntan Publik Independen yang ditunjuk akan melaksanakan audit pembukuan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.

 


Direktur Utama Intiland Archied Noto Pradono mengungkapkan bahwa strategi utama Perseroan tahun ini masih terfokus pada upaya menurunkan jumlah utang atau deleveraging. 


Strategi ini menjadi bagian penting dari kebijakan Perseroan untuk mengurangi beban keuangan, menjaga efisiensi operasional, dan memperkuat fundamental usaha.


Pada tahun 2025, Intiland berhasil menurunkan jumlah utang sebesar 25 persen menjadi Rp3,08 triliun dari Rp4,11 triliun pada tahun 2024.


 Penurunan tersebut dilakukan melalui restrukturisasi utang, percepatan pelunasan, penjualan aset non-inti, serta pelunasan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Intiland Development Tahap II Tahun 2022 dan Tahap III Tahun 2022 Seri B.


“Penurunan jumlah utang menjadi salah satu pencapaian penting. Langkah ini membantu kami mengendalikan beban keuangan, memperkuat struktur permodalan, dan memberikan ruang yang lebih baik bagi Perseroan untuk menjaga stabilitas usaha sekaligus menangkap peluang pertumbuhan ke depan,” kata Archied Noto Pradono.


Mempertimbangkan tantangan dan risiko usaha ke depan, Perseroan menempuh langkah strategi dengan memperkuat efisiensi pada proses operasional dan keuangan. Langkah ini sebagai upaya menjaga stabilitas usaha, meningkatkan kualitas profitabilitas, memperkuat struktur keuangan, serta melanjutkan transformasi bisnis secara terukur


“Tahun ini, kami masih cenderung konservatif dengan mengandalkan proyek-proyek yang ada. Pengembangan proyek baru tetap kami siapkan tetapi dilakukan sangat hati-hati, dengan mencermati peluang dan momentum yang tepat serta daya serap pasar,” ungkap Archied Noto Pradono.


Pada kuartal I 2026, Perseroan membukukan pendapatan usaha sebesar Rp619,8 miliar atau turun 3,3 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Pendapatan pengembangan memberikan kontribusi sebesar Rp387,1 miliar, sedangkan pendapatan berulang atau recurring income tercatat sebesar Rp232,6 miliar.


Kontribusi pendapatan terbesar pada kuartal I 2026 berasal dari recurring income sebesar Rp232,6 miliar atau 37,5 persen, diikuti segmen kawasan industri sebesar Rp227,4 miliar atau 36,7 persen, perumahan sebesar Rp121,9 miliar atau 19,7 persen, dan high-rise residential sebesar Rp37,9 miliar atau 6,1 persen.


Perseroan memproyeksikan pasar properti tahun 2026 masih bergerak selektif, namun tetap memiliki peluang pertumbuhan terutama dari segmen perumahan dan kawasan industri. Perseroan menargetkan marketing sales tahun 2026 sebesar Rp1,95 triliun, lebih tinggi dibandingkan realisasi tahun 2025 sebesar Rp1,61 triliun.


“Tahun ini kami masih cenderung konservatif dengan mengandalkan proyek-proyek yang telah berjalan. Pengembangan baru tetap kami siapkan, tetapi pelaksanaannya akan sangat selektif, dengan mempertimbangkan kesiapan produk, momentum pasar, dan daya serap konsumen,” kata Archied.


Perseroan saat ini menyiapkan sejumlah rencana strategi untuk pengembangan proyek baru. Selain rencana pengembangan kawasan industri baru di Jawa Timur, Perseroan juga menyiapkan peluncuran Tower E apartemen SQ Res pada semester II 2026.


Strategi lainnya adalah meningkatkan kinerja penjualan dan keuangan melalui strategi yang lebih terarah. Fokus utama diarahkan pada optimalisasi proyek berjalan, penjualan stok siap jual, penguatan segmen perumahan dan kawasan industri, serta pengembangan program pemasaran yang sesuai dengan kebutuhan pasar.


“Kami melihat peluang pertumbuhan masih terbuka, terutama pada segmen yang memiliki kebutuhan nyata dan daya serap pasar yang lebih kuat. Strategi pemasaran dan pengembangan kami jalankan secara lebih terukur agar dapat mendukung pencapaian target kinerja sekaligus menjaga fundamental Perseroan tetap sehat,” kata Archied 


PT Intiland Development Tbk (DILD) bergerak dalam bidang konstruksi dan pengembangan perumahan, gedung perkantoran, ritel, dan kawasan industri, khususnya di Jakarta dan Surabaya. 


Didirikan pada tahun 1983, dengan nama PT Wisma Dharmala Sakti.



Komentar

Postingan populer dari blog ini

Pertamina NRE dapat dividen dari CREC

  Dalam keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia,Pertamina New & Renewabke Energy (Perseroan, Pertamina NRE) setelah mengakusisi 20 persen Citicore Renewable Energy Corporatin (CREC) Filipina 2025, tahun ini memperoleh dividen sering meningkatnya kinerja perusahaan dan naiknya harga saham CREC Dalam triwulan II tahun 2026,ada kenaikan kapitalisaso CREC 50 persen dar USD 600 juta menjadi USD 900 juta Sementara itu disisi lain,p embangunan tahap pertama Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Pulau Sembur Laut, Kelurahan Galang Baru, Kota Batam, telah mencapai progres 75%.  Pada tahap I ini, PLTS dibangun dengan kapasitas 400 kWp dan didukung sistem baterai 600 kWh dan pada tahap II akan dibangun PLTS 600 kWp dan baterai 400 kwh, sehingga total pengembangan keseluruhan sebesar 1 MWp dengan baterai 1 MWh.  Seluruh panel surya telah terpasang 100 persen di lokasi proyek, sementara sistem baterai telah berhasil dikirim dan me...

OJK Cabut Izin Usaha PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Hasanah Mandiri

  Berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-57/D.03/2026 tanggal 16 Juli 2026 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Hasanah Mandiri, Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin usaha PT BPR Syariah Hasanah Mandiri yang beralamat di Jalan Cinere Raya, Blok D/102-B, Cinere, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, 16514, terhitung sejak tanggal 16 Juli 2026. Sehubungan dengan pencabutan izin usaha PT BPR Syariah Hasanah Mandiri tersebut: Seluruh kantor PT BPR Syariah Hasanah Mandiri ditutup untuk umum dan PT BPR Syariah Hasanah Mandiri menghentikan segala kegiatan usahanya. Penyelesaian hak dan kewajiban PT BPR Syariah Hasanah Mandiri akan dilakukan oleh Tim Likuidasi yang akan dibentuk Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan/atau Pemegang Saham PT BPR Syariah Hasanah Mandiri dilarang melakukan segala tindakan hukum yang berkaita...

SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PT BANK NEO COMMERCE TBK

  Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan ini mengumumkan hasil pengawasan atas kasus pelanggaran peraturan perundangundangan di bidang Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon oleh PT Bank Neo Commerce Tbk.  Dengan mempertimbangkan fakta dan informasi yang diperoleh dari pengawasan, OJK menetapkan sanksi administratif berupa pembatalan surat tanda terdaftar Mitra Pemasaran Perantara Pedagang Efek kelembagaan level I kepada PT Bank Neo Commerce Tbk Bank ini terbukti melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 11 ayat (1) POJK Nomor 21/POJK.04/2021 tentang Mitra Pemasaran Perantara Pedagang Efek, karena tidak melakukan kegiatan Mitra Pemasaran Perantara Pedagang Efek dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak memperoleh surat tanda terdaftar Mitra Pemasaran Perantara Pedagang Efek dari OJK.  Dengan dibatalkannya surat tanda terdaftar Mitra Pemasaran Perantara Pedagang Efek kelembagaan level I tersebut di atas, maka PT Bank Neo Commerce Tbk:  1. dilarang melakukan kegiatan ...