Langsung ke konten utama

BEI Resmi Buka Akses Data Kepemilikan Saham di Atas 1 Persen

 Bursa Efek Indonesia (BEI) bersama Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) resmi memperluas akses keterbukaan informasi dengan mempublikasikan daftar pemegang saham emiten dengan kepemilikan di atas 1 persen . 

Langkah strategis ini menandai babak baru transparansi di pasar modal Indonesia, di mana sebelumnya ambang batas pengumuman kepemilikan saham kepada publik hanya dibatasi untuk porsi di atas 5 persen. Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor 1/KDK.04/2026 dan menjadi bagian dari komitmen reformasi pasar modal yang diajukan dalam proposal kepada penyedia indeks global, MSCI dan FTSE Russell.

Pjs. Direktur Utama BEI, Jeffrey Hendrik, menyatakan bahwa data nama pemegang saham tersebut sudah dapat diakses oleh publik melalui situs resmi IDX sesaat setelah pasar ditutup. Selain pengungkapan kepemilikan di atas 1 persen, BEI juga tengah memproses tiga poin reformasi lainnya, yakni penyediaan data tipe investor yang lebih granular, kenaikan batas free float dari 7,5 persen menjadi 15 persen, serta penyusunan shareholders concentration list. KSEI melaporkan bahwa pembaruan data untuk mendukung tipe investor yang lebih rinci ini telah mencapai 97 persen bagi kategori korporasi dan ditargetkan akan tersedia sepenuhnya bagi publik pada awal April 2026.

Transformasi digital dan keterbukaan data ini diharapkan dapat meningkatkan kredibilitas serta daya saing pasar modal nasional di mata investor global. BEI terus berkoordinasi intensif dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait metodologi pengungkapan shareholders concentration list yang ditargetkan rilis pada minggu kedua Maret 2026. Dengan penggabungan data kepemilikan baik dalam bentuk scrip maupun scriptless, bursa berkomitmen menciptakan perdagangan yang lebih teratur, wajar, dan efisien, sekaligus memberikan perlindungan yang lebih kuat bagi seluruh partisipan pasar.



Komentar

Postingan populer dari blog ini

Pertamina NRE dapat dividen dari CREC

  Dalam keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia,Pertamina New & Renewabke Energy (Perseroan, Pertamina NRE) setelah mengakusisi 20 persen Citicore Renewable Energy Corporatin (CREC) Filipina 2025, tahun ini memperoleh dividen sering meningkatnya kinerja perusahaan dan naiknya harga saham CREC Dalam triwulan II tahun 2026,ada kenaikan kapitalisaso CREC 50 persen dar USD 600 juta menjadi USD 900 juta Sementara itu disisi lain,p embangunan tahap pertama Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Pulau Sembur Laut, Kelurahan Galang Baru, Kota Batam, telah mencapai progres 75%.  Pada tahap I ini, PLTS dibangun dengan kapasitas 400 kWp dan didukung sistem baterai 600 kWh dan pada tahap II akan dibangun PLTS 600 kWp dan baterai 400 kwh, sehingga total pengembangan keseluruhan sebesar 1 MWp dengan baterai 1 MWh.  Seluruh panel surya telah terpasang 100 persen di lokasi proyek, sementara sistem baterai telah berhasil dikirim dan me...

OJK Cabut Izin Usaha PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Hasanah Mandiri

  Berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-57/D.03/2026 tanggal 16 Juli 2026 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Hasanah Mandiri, Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin usaha PT BPR Syariah Hasanah Mandiri yang beralamat di Jalan Cinere Raya, Blok D/102-B, Cinere, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, 16514, terhitung sejak tanggal 16 Juli 2026. Sehubungan dengan pencabutan izin usaha PT BPR Syariah Hasanah Mandiri tersebut: Seluruh kantor PT BPR Syariah Hasanah Mandiri ditutup untuk umum dan PT BPR Syariah Hasanah Mandiri menghentikan segala kegiatan usahanya. Penyelesaian hak dan kewajiban PT BPR Syariah Hasanah Mandiri akan dilakukan oleh Tim Likuidasi yang akan dibentuk Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan/atau Pemegang Saham PT BPR Syariah Hasanah Mandiri dilarang melakukan segala tindakan hukum yang berkaita...

SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PT BANK NEO COMMERCE TBK

  Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan ini mengumumkan hasil pengawasan atas kasus pelanggaran peraturan perundangundangan di bidang Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon oleh PT Bank Neo Commerce Tbk.  Dengan mempertimbangkan fakta dan informasi yang diperoleh dari pengawasan, OJK menetapkan sanksi administratif berupa pembatalan surat tanda terdaftar Mitra Pemasaran Perantara Pedagang Efek kelembagaan level I kepada PT Bank Neo Commerce Tbk Bank ini terbukti melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 11 ayat (1) POJK Nomor 21/POJK.04/2021 tentang Mitra Pemasaran Perantara Pedagang Efek, karena tidak melakukan kegiatan Mitra Pemasaran Perantara Pedagang Efek dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak memperoleh surat tanda terdaftar Mitra Pemasaran Perantara Pedagang Efek dari OJK.  Dengan dibatalkannya surat tanda terdaftar Mitra Pemasaran Perantara Pedagang Efek kelembagaan level I tersebut di atas, maka PT Bank Neo Commerce Tbk:  1. dilarang melakukan kegiatan ...